kusukabuku.com
sms 085729513192 085729513192 54713279 kusukabuku@gmail.com

( pcs)
GambarBarangjmlBeratTotal
keranjang belanja anda kosong
00,00Rp 0
Selamat Datang di toko buku online kusukabuku.com..........

Hal-hal Dasar Seputar JKN dan BPJS

Wednesday, January 1st 2014.

Selamat Tahun Baru 2014. Semoga semakin sukses upaya, langkah dan perjuangan hidup kita di tahun 2014 ini!

Di awal tahun 2014 ini, tepat 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) secara resmi diberlakukan di Indonesia. Sebagai bentuk sosialisasi dan dukungan atas program pemerintah ini, berikut kami postingkan hal-hal dasar seputar JKN dan BPJS.

JKN - Jaminan Kesehatan NasionalJKN dan BPJS Kesehatan, pengertian dasar.
JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pelayanan kesehatan terbaru dengan sistem yang digunakan sistem asuransi. Ini berarti, bagi yang mampu nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uang untuk jaminan kesehatan di masa depan, sedangkan bagi rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) ditanggung kesehatannya oleh pemerintah.
Adapun BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan perusahaan asuransi, perubahan dari PT Askes. Adapun BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
Letak perbedaan JKN dengan BPJS : JKN nama programnya, sedangkan BPJS adalah badan penyelenggara JKN yang kinerjanya diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

Peserta JKN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Kepesertaanya bersifat wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu (warga miskin), karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.

Iuran untuk Karyawan, PNS, TNI/POLRI, pedagang, investor, pemilik usaha atau perusahaan atau pihak yang bukan Penerima Bantuan Iuran
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:
– Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu)
– Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta. Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan dari 1 Januari 2014 – 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta.
Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta.
– Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:

– Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan
– Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan
– Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan

Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Fasilitas yang didapat jika menjadi peserta JKN
A. Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran)
– Pekerja penerima upah ( PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan mendapatkan pelayanan kelas I dan II
– Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.
– Bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya) bisa mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.

B. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayarkan preminya oleh pemerintah mendapatkan layanan kesehatan kelas III

Manfaat dan layanan yang didapat peserta JKN 
Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan:
– Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
– Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak.
– Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi
– Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.
– Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

Alur Pembuatan kartu BPJS Kesehatan
Calon peserta datang ke kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan melakukan hal berikut:
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Pembayaran premi
Calon peserta akan diberikan virtual account atau kode bank untuk pembayaran premi pertama yang bisa dilakukan melalui ATM atau bank terdekat yang saat ini sudah bekerjasama yaitu bank BRI, BNI dan Mandiri.

Biaya premi peserta mandiri dengan perawatan kelas 3, sebulan Rp 25.500 per orang, untuk perawatan kelas II sebulan Rp 42.500 per orang dan perawatan kelas I sebesar Rp 50.000 per orang.

Besaran premi pada kelompok pekerja sebesar 5 persen dari gaji pokoknya, 2 persen dibayarkan oleh yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh perusahaan tempat pekerja bekerja.

3. Mendapat kartu BPJS Kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia
Setelah membayar premi, peserta mendapat kartu BPJS Kesehatan sebagai bukti ybs merupakan peserta JKN.
Fasilitas kesehatan milik pemerintah secara otomatis melayani JKN, adapun fasilitas kesehatan milik swasta yang dapat melayani JKN jumlahnya terus bertambah.

Bagaimana dengan fasilitas kesehatan swasta?
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Alur pelayanan kesehatan
– Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
– Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
– Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur menambahkan, bila sudah aktif menjadi peserta, alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier. Layanan primer terdiri atas Puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari sistem layanan primer dulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit. Khusus untuk keadaan darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan primer, bisa langsung ke rumah sakit.

Pengawasan pelaksanaan program JKN
Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengawasan akan dilakukan oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) dan Lembaga pengawas independen. Dan secara internal, BPJS akan diawasi oleh dewan pengawas satuan pengawas internal.
Untuk pengaduan, disiapkan Posko BPJS di kota dan desa. Ada juga hotline servis BPJS di nomor kontak 500-400.

——————————-

Referensi:
Pertanyaan-pertanyaan Dasar Seputar JKN dan BPJS
Buku Pegangan Sosialisasi JKN – Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Produk terbaru

Sale
Rp (Hubungi CS)
Order Sekarang » SMS : 085729513192
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Nama BarangList Komik Second
Harga Rp (Hubungi CS)
Lihat Detail
Habis
Rp 121.000
habis
Habis
Rp 48.000
habis
Habis
Rp 48.000
habis
Habis
Rp 70.000
habis
Sale
Rp 120.000
Order Sekarang » SMS : 085729513192
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
KodeSoLv
Nama BarangSky of Love Vol 1-10
Harga Rp 120.000
Lihat Detail
Habis
Rp 80.000
habis

Hubungi Kami

085729513192
54713279
085729513192
kusukabuku@gmail.com

Pengiriman

Rekening Bank

0373549191
1230005398252
0188931310
7005088881
085729513192
54713279
085729513192
kusukabuku@gmail.com